Muna Barat,MT- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Ny Rhika Purwaningsih Darwin,SH, mulai bergerak melakukan supervisi di tingkat kecamatan. Tujuannya untuk memastikan, apakah 10 program PKK dijalankan secara efektif dan efisien. Kecamatan pertama yang disupervisi adalah kecamatan Wadaga, pada Jumat, (20/6),2025. Dalam kesempatan itu, dia didampingi Wakil Ketua Tim TP-PKK, Ny Kadiani Ali Basa S.Pd bersama pengurus struktural lainnya..
Rombongan TP-PKK ini disambut hangat oleh pengurus PKK setempat. Pada kesempatan itu Purwaningsih ingin memastikan, kalau implementasi 10 program PKK di tingkat kecamatan berdampak positif bagi masyarakat atau tidak. Menurutnya, kegiatan supervisi tidak hanay melakukan evaluasi yang bersifat administratif. Lebih dari itu sebagai sarana peningkatan kapasitas kader.
‘’Ini penting, Saya harus memastikan, apakah pelaksanaan 10 program PKK berjalan sesuai arah dan tujuannya,’’ kata Purwaningsi, di hadapan kader PKK Kecamatan Wadaga. Dia menginginkan. semua kader PKK tidak semata mata hanya menjalankan tugas yang bersifat rutinitas, tapi setiap kader harus mempu memahami esensi setiap program sehingga pada gilirannya menyentuh kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua TP PKK Ny Kadiani Ali Basa mengharapkan ada sinergitas antara TP-PKK kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan. Ini dimaksudkan untuk memperkuat implementasi program secara berjenjang. ‘’Supervisi ini menjadi ruang komunikasi yang produktif untuk menyelaraskan semua program pemerintah daerah,’’ kata Kadiani dalam kesempatan itu.
Dengan demikian lanjut Kadiani, kegiatan PKK menjadi bagian integral dari pembangunan daerah, terutama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkeadilan. Untuk itu peran kader PKK sampai dengan tingkat desa menjadi ujung tombak gerakan pemberdayaan keluarga dalam rangka mewujudkan program pemerintah daerah Kanupaten Muna Barat yang inklusif dan berkelanjutan.
Seusai memberikan arahan rombongan TP PKK kabupaten ini melakukan pengecekan terhadap kelengkatan dan kebenaran administrasi PKK termasuk dokumen laporan kegiatan berupa data kader dan dokumentasi pelaksanaan program. Hal ini dianggap penting guna menjamin transparansi, akuntabilitas dan efektivitas program di setiap jenjang organisasi PKK.(MAN)
